Jakarta, 12/8 - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara tetap dibutuhkan meskipun terbentuk lima sektor induk perusahaan (holding company) di bawah kementerian tersebut. "Menteri itu membuat kebijakan, bukan menjalankan perusahaan. Jadi tetap saja ada," katanya dalam jumpa pers di Kantor Wapres di Jakarta, Jumat. Ia mengemukakan bahwa Kementerian BUMN merupakan wakil pemerintah sebagai pemegang saham di perusahaan-perusahaan milik negara ...
↧