Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada 421 kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Kebijakan tersebut dikeluarkan sejak 2009 hingga Agustus 2016. Kebijakan tersebut menurut Ketua Komnas Perempuan Azriana, mengandung moralitas dan agama, serta pengaturan terhadap kontrol tubuh yang bisa berakibat pada tindakan kriminalisasi."Melalui kebijakan (ini) pemerintah daerah bisa mengkriminalisasikan tindakan yang seharusnya dijamin oleh ...
↧